DEMOKRASINEWS, Lampung Timur — Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) bekerja sama dengan lembaga pembangunan asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), menyelenggarakan Pelatihan Teknis Prosedur Migrasi Aman, Akses Layanan, dan Pendampingan Kasus pada Kamis, 13 November 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pantai Mutiara Baru, Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur.
Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU, Asrul Raman, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta dalam memahami prosedur migrasi yang aman, akses layanan bagi pekerja migran, serta pendampingan kasus bagi mereka yang menghadapi permasalahan di luar negeri.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin memperkuat kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan agar mampu memberikan perlindungan dan dukungan optimal bagi pekerja migran,” ujarnya.
Pelatihan tersebut mencakup sejumlah materi, antara lain:
- Prosedur migrasi yang aman dan legal
- Akses layanan bagi pekerja migran, termasuk layanan kesehatan, hukum, dan sosial
- Pendampingan kasus kekerasan dan eksploitasi
- Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus
- Kolaborasi multipihak untuk memperkuat perlindungan pekerja migran
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan eks pekerja migran, keluarga migran, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, media serta unsur pemerintah.
Metode pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif dan adult learning, melalui diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pemetaan layanan agar peserta dapat aktif berbagi pengalaman.
Selain pelatihan, kegiatan ini juga mendorong pembentukan Multi-Stakeholder Forum (MSF) dan Tim Kerja Desa Migran Emas (DEMIMAS) di tingkat desa.
Langkah ini diharapkan memperkuat jejaring perlindungan pekerja migran di tingkat kabupaten melalui kolaborasi lintas sektor.
DEMIMAS sendiri merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya migrasi nonprosedural dan pentingnya migrasi resmi. Tim ini terdiri dari unsur masyarakat desa, pemerintah, LSM, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan pekerja migran.
RSUD Sukadana Siap Dukung Pemeriksaan CPMI
Dalam kesempatan yang sama, Direktur RSUD Sukadana dr. Nila Tanjung menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung proses pemeriksaan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur.
“Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana siap memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi CPMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri,” ujar dr. Nila.
Pelayanan kesehatan yang diberikan mencakup pemeriksaan fisik dan mental, pengobatan, perawatan, hingga kepesertaan jaminan kesehatan seperti BPJS dan asuransi lain.
Jenis layanan yang disiapkan meliputi:
- Pemeriksaan kesehatan umum dan jiwa
- Pengobatan bagi CPMI yang tidak laik kerja
- Konsultasi dan terapi psikologi
- Edukasi pencegahan penyakit menular
dr. Nila juga menekankan pentingnya skrining awal bagi CPMI, khususnya pekerja perempuan (TKW) yang memiliki bayi di bawah usia dua tahun.
“Hal ini penting untuk menekan angka stunting, karena beberapa kasus balita stunting ditemukan berasal dari anak pekerja migran,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Lakpesdam PBNU dan GIZ berharap terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial,media dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran, baik sebelum keberangkatan maupun saat bekerja di luar negeri.(Red/Prie)
