DEMOKRASINEWS,Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendorong kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan daerah yang ramah dan layak bagi anak.
Hal itu disampaikan Jihan saat membuka Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Lampung di Ruang Sungkai, Balai Keratun Lantai 1, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kepala Bappeda, para kepala OPD terkait, serta perwakilan kabupaten/kota se-Lampung.
Dalam sambutannya, Jihan menegaskan bahwa program KLA bukan hanya untuk mengejar penghargaan, tetapi merupakan gerakan nyata yang menempatkan anak sebagai subjek pembangunan.
“Kita hadir bukan sekadar menjalankan agenda seremonial, melainkan meneguhkan komitmen terhadap masa depan anak-anak Lampung. Evaluasi ini penting agar kebijakan dan penganggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak,” ujarnya.
Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada daerah yang berhasil mempertahankan atau meningkatkan capaian KLA tahun 2025, di antaranya Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang, Way Kanan, Pesawaran, Lampung Selatan, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung. Kabupaten Pesisir Barat juga dinilai menunjukkan peningkatan signifikan.
Namun, ia menyoroti empat daerah yang mengalami penurunan kategori, yakni Lampung Barat, Lampung Utara, Tanggamus, dan Pringsewu, yang turun dari kategori Madya ke Pratama.
“Kita perlu mengevaluasi aspek yang belum maksimal, apakah terkait data, partisipasi anak, atau kelembagaan. Evaluasi ini harus menjadi momentum perbaikan bersama,” tegasnya.
Jihan juga menyinggung meningkatnya kasus kekerasan dan penculikan yang berdampak terhadap anak di beberapa daerah nasional.
“Kasus seperti penculikan Balqis mengingatkan kita bahwa menciptakan ruang aman bagi anak adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong integrasi program lintas sektor dan pemanfaatan sarana yang telah berjalan seperti Posyandu, sekolah, dan Karang Taruna. Ia juga menekankan pentingnya penguatan data dan partisipasi anak sebagai dasar penilaian KLA.
“Tanpa data yang akurat, perencanaan tidak akan tepat sasaran. Penguatan forum anak juga harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.
Ia berharap capaian KLA tahun ini menjadi pijakan untuk peningkatan kategori seluruh kabupaten/kota pada tahun 2026.
“Harapan kita, tidak ada lagi daerah yang turun peringkat. Mari memperkuat komitmen agar Lampung benar-benar menjadi provinsi layak anak,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial Firsada, melaporkan bahwa hasil verifikasi KemenPPPA 2025 menunjukkan peningkatan signifikan. Sebanyak delapan kabupaten/kota meraih kategori Nindya, dua daerah kategori Madya, dan empat daerah masih berada pada kategori Pratama.
“Meski capaian meningkat, masih diperlukan penguatan partisipasi anak, kelembagaan, dan perlindungan khusus,” ujar Hanita.
Ia berharap Rakor ini memperkuat sinergi lintas sektor untuk percepatan KLA di seluruh daerah.
(Red/Ato/Rls Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
