DEMOKRASINEWS : Semarang – Di tengah kejenuhan masyarakat terhadap virus Covid-19, banyak yang mulai tidak peduli pada protokol kesehatan. Sehingga di tempat keramaian publik, banyak dijumpai masyarakat yang tidak pakai masker dan berkerumun tanpa rasa takut.
Sadar dengan kondisi yang berbahaya itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo langsung bergerak cepat. Mengumpulkan sejumlah pakar ilmu sosial. Ganjar ingin membuat rekayasa perubahan perilaku sosial masyarakat agar lebih masif dalam ketaatan pada protokol kesehatan.
Sejumlah pakar ilmu sosial diundang Ganjar dalam rapat penanganan Covid-19 di gedung A lantai 2 kantor Pemprov Jateng,pada Senin (27/07/2020). Diantaranya Prof Mudjahirin Thohir, Prof Saratri Wilonoyudho, Agustina Sulastri dan Annastacia Ediati.
Dari pakar tersebut, Ganjar mendengarkan sejumlah masukan tentang bagaimana cara agar sosialisasi kepada masyarakat bisa efektif. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran tokoh agama dalam sosialisasi itu.
“Banyak masyarakat yang tidak peduli karena berbagai faktor, salah satunya keyakinan bahwa urusan mati itu urusan Tuhan. Jadi, agar lebih efektif adalah penggerakan tokoh-tokoh agama sebagai garda terdepan sosialisasi pada masyarakat,” kata Prof Mudjahirin.
Sementara psikolog Annastasia mengutarakan, banyak orang tidak patuh pada protokol kesehatan tergantung keyakinan subyektifnya. Yang tidak patuh menilai, bahwa dirinya kuat dan tidak akan terkena penyakit itu.
“Ini memang problem, kalau orang tidak takut ya tidak akan patuh pada protokol kesehatan. Tapi jangan sekali-kali memberikan hukuman sebagai punishment, karena itu membuat rakyat takut dan marah. Ini justru berbahaya karena bisa menurunkan imun dan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah,” ucapnya.
Semua masukan dari para pakar ilmu sosial itu ditampung Ganjar untuk dirangkum menjadi kebijakan. Ia menilai, masukan dari para pakar ilmu sosial itu sangat membantu pemerintah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan protokol kesehatan.
“Memang kami ingin masifkan lagi soal sosialisasi pada masyarakat. Sekarang banyak masyarakat yang sudah tidak peduli, sehingga butuh terobosan-terobosan baru. Kami mengundang para pakar ilmu sosial ini untuk mencari strategi serta cara yang tepat dalam memasifkan sosialisasi. Sosialisasi ini penting, karena kami ingin menekan terus penyebaran Covid-19 di masyarakat,” kata Ganjar.
Masukan-masukan serta gagasan yang diberikan lanjut Ganjar pasti akan ditindaklanjuti dalam sebuah kebijakan. Termasuk bagaimana masukan para pakar untuk tidak mengenakan denda kepada masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.
“Mereka menyampaikan pada kita, kayaknya lebih baik mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan penguatan pada cerita sukses, daripada pemidanaan. Dan saya sepakat dengan masukan itu,” tuturnya.
Perkuat Jogo TonggoGanjar juga menyampaikan bahwa para pakar sepakat untuk memperkuat program Jogo Tonggo yang digelar Pemprov Jawa Tengah. Hanya saja, program itu harus dilebarkan agar bisa mengena ke komunitas yang lebih kecil.
“Eksistensi Jogo Tonggo tidak hanya di level RW, tapi kelompok kecil. Misalnya ada usulan Jogo Kerjo untuk menjaga di ruang kerja, tempat industri dan kantor-kantor. Ada masukan Jogo Santri di pondok, Jogo Pasar, Jogo Sekolah dan lainnya. Sehingga, semua punya preverensi sendiri-sendiri sesuai lingkupnya,” ucapnya.
Masukan-masukan itu lanjut Ganjar pasti akan ditindaklanjuti. Dengan banyaknya program seperti Jogo Tonggo di sejumlah level itu, maka harapannya semua punya rentang kendali yang pendek untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
“Tentunya ini akan lebih mengena, karena disesuaikan dengan karakter institusi masing-masing yang ada,” tutupnya.
Sumber : SR
Tim Redaksi DemokrasiNews
