DEMOKRASINEWS, Lampung Timur – Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2025–2029 di Aula Utama Setdakab Lampung Timur, Selasa (20/5/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Zainal Abidin, Forkopimda, Sekda, para Asisten, Sekwan, kepala OPD, Camat, Kepala Desa, serta perwakilan organisasi masyarakat di Lampung Timur.
Bupati Ela menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Lampung, dengan fokus pada pengembangan ekonomi biru, pertanian unggulan, dan pemberdayaan desa sebagai motor utama pembangunan daerah.
Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas nasional dalam pengembangan ekonomi biru dan komoditas unggulan pertanian. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 110 kilometer, Lampung Timur menyumbang lebih dari 30 persen produksi perikanan tangkap di Provinsi Lampung.
Rencana pembangunan pelabuhan perikanan modern di Labuhan Maringgai akan terintegrasi dengan industrialisasi sektor perikanan, seiring komitmen untuk mendorong hilirisasi dan pengembangan kawasan tersebut sebagai klaster pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan.
Selain sektor kelautan, Lampung Timur juga menjadi daerah prioritas dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian demi mewujudkan swasembada pangan, air, dan energi. Pada 2024, Lampung Timur berkontribusi sebesar 17,3 persen terhadap produksi padi di Provinsi Lampung. Dalam RPJMD Provinsi Lampung, wilayah ini termasuk koridor ekonomi biru yang diarahkan sebagai pusat ekonomi kreatif, pariwisata, dan industri berbasis inovasi.
Keberadaan Taman Nasional Way Kambas menjadi motor utama pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis desa. Bupati Ela menegaskan desa sebagai subyek utama pembangunan dengan strategi peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal masyarakat.
Di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap fokus menjalankan program 100 hari kerja sebagai bentuk percepatan pembangunan. Beberapa program prioritas yang sudah diluncurkan antara lain preservasi jalan kabupaten di lima titik utama, operasi pasar murah, dan integrasi layanan aplikasi Si Badak ke BUMDes untuk memudahkan pembayaran pajak dan retribusi.
Pelayanan administrasi kependudukan juga diperkuat dengan sistem zonasi layanan dan peningkatan layanan Samsat. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung terus ditingkatkan, termasuk dukungan program pemutihan pajak kendaraan dan peluncuran layanan pembayaran pajak melalui BUMDes.
Program lainnya yang menjadi bagian visi besar pembangunan dari desa adalah pencanangan 10 Desa Migran Emas, Grand Launching Mall Pelayanan Publik, layanan isbat nikah terpadu, dan pembentukan Koperasi Merah Putih di desa-desa. Sinergi pembangunan juga diwujudkan melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Itik Rendai.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program peningkatan jalan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat, transaksi digital di pasar tradisional, pemberian makanan tambahan untuk cegah stunting, serta dukungan program sekolah rakyat dan makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.
“Seluruh program ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk merealisasikan janji politik dan mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Lampung Timur. Semoga semua program yang telah disusun dan direncanakan dapat terlaksana dengan baik untuk menuju Lampung Timur yang makmur,” ujar Bupati Ela. (Red/Pri/Rls)
