DEMOKRASINEWS, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp128,15 triliun. Besaran anggaran tersebut, diprioritaskan pada program nasional sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yakni ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.
Menteri Basuki mengatakan, pada tahun 2024 mendatang Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi lintas tahun anggaran (Multi Years Contract), serta mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR), dan Direktif Presiden.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh pekerjaan konstruksi harus sudah tuntas pada akhir tahun 2024, sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu kemarin (07/06/2023).
Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2024 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp44 triliun, bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49 triliun, untuk infrastruktur permukiman sebesar Rp27 triliun, bidang perumahan sebesar Rp6,19 triliun, dan dukungan manajemen sebesar Rp1,97 triliun.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan pola Padat Karya Tunai (PKT) tahun 2024 tetap dialokasikan anggarannya, dengan target serapan tenaga kerja 308.000 orang. ( Rls Hms Kementerian PUPR)
