DEMOKRASINEWS – PDI Perjuangan mencermati dengan seksama berbagai bentuk kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar pikir.
Demikian di sampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyikapi maraknya kampanye hitam yang dilakukan orang – orang tak bertanggung jawab, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).
“Belajar dari filsafat dan tata nilai yang hidup di masyarakat, serta rekam jejak sejarah peradaban bangsa, Indonesia adalah bangsa terbuka; pelopor kemajuan dan memiliki peninggalan sejarah yang menjadi salah satu keajaiban dunia,” ujarnya
Kini, lanjut Hasto, ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah sebagai alat politik, lalu di belokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa.
“Isu penggantian ideologi Pancasila misalnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan mendasari pembentukan konstitusi, dalam konstruksi meta legal itu Pancasila termaktub di pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai filsafat telah hidup dalam sanubarinya rakyat. Pembukaan konstitusi itu tetap dan abadi, jadi Pancasila itu final,” tandasnya.
Karena itulah, kata Hasto, ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar sama saja dengan pembodohan nalar publik. “Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa,” tukasnya
Menurut Hasto, harus di pahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, memberikan arah, dan seharusnya sebagai skala prioritas saat ini adalah membumikan Pancasila tersebut di dalam seluruh kehidupan, termasuk berlomba menebar kebaikan untuk rakyat serta membangun masa depan bangsa agar lebih makmur dan lebih berkeadilan.
“Kita juga perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama. Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia,” jelasnya
Karena itulah, masih kata Hasto, mengingat ideologi itu menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa, maka aparat penegak hukum tidak perlu ragu. “Ekstrim kiri dan ekstrim kanan jelas bertentangan dengan Pancasila,” pungkasnya.
Sumber : Sekjen DPP PDI Perjuangan
Editor : M. Choiri, S
