DEMOKRASINEWS, Jakarta –Pemerintah tengah berupaya melakukan transformasi ekonomi dengan mengubah tumpuan pertumbuhan dari tadinya bertumpu pada sektor konsumsi menjadi pada sektor produksi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan-bahan mineral dan batu bara (minerba) dalam bentuk bahan mentah.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2022 yang digelar di Plaza Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (01/03/2022).
“Artinya, yang sejak zaman VOC 400 tahun yang lalu kita mengirim bahan-bahan mentah, yang kita kirim bahan mentah sampai sekarang bahan mentah itu yang harus kita stop, stop, stop. Enggak bisa lagi. Kita enggak dapat apa-apa. Ya kita dapat uang dari penjualan bahan mentah baik itu nikel, baik itu tembaga, baik itu bahan-bahan pertanian, komoditas pertanian, komoditas perkebunan. Enggak, kita enggak dapat apa-apa. Kita harus mendapatkan nilai tambah, kita harus mendapatkan added value,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, nilai tambah tersebut berupa lapangan pekerjaan yang terbuka, pajak dan bea keluar juga bayar di Indonesia, hingga penerimaan negara bukan pajak juga ada di Indonesia. Untuk itu, Presiden meminta segenap jajaran TNI-Polri untuk turut mengawal industri yang memiliki nilai tambah.
“Saya minta bapak, ibu, saudara-saudara sekalian kalau ada yang namanya industri, entah itu industri nikel, industri batubara, industri tembaga, industri emas, jaga mereka. Karena nilai tambahnya nanti ada di situ,” tegasnya.
“Ini tugas kita bersama, kalau sudah stop nikel 2020, tahun ini nanti akan kita stop lagi stop bauksit, bauksit harus menjadi alumina, bauksit stop, tahun depan stop tembaga. Tembaga nanti dicampur dengan nikel bisa menjadi litium baterai bisa menjadi sodium ion, bisa menjadi barang-barang yang setengah jadi maupun barang jadi. Sehingga sekali lagi nilai tambah itu ada di dalam negeri. Inilah yang kita maksud dengan transformasi ekonomi,” tambahnya.
Selain itu, Presiden juga menyinggung soal pentingnya ekonomi hijau yakni barang-barang dihasilkan dari pabrik dengan energi hijau yang ramah lingkungan. Presiden memandang bahwa fondasi ekonomi hijau harus mulai dibangun sejak sekarang.
“Kita sekarang ini sedang menyiapkan pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara, di situlah nanti pintu gerbang kita untuk membuka yang namanya ekonomi hijau Indonesia yang energinya didapat dari pembangkit listrik tenaga air hydropower di Sungai Kayan. Sungai Kayan nanti akan menghasilkan kira-kira 11.000 sampai 12.000 megawatt,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menghasilkan energi hijau karena memiliki 4.400 sungai. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi geotermal sebanyak 29 ribu megawatt, energi angin, arus bawah laut, hingga tenaga surya yang semuanya perlu untuk dijaga agar bisa dibangun.
“Ini kekuatan negara kita yang negara lain enggak punya. Oleh sebab itu fondasinya harus dimulai sesegera mungkin, dan tugas bapak, ibu, saudara sekalian menjaga agar fondasi ini betul-betul bisa kita bangun,” katanya.
Di samping itu, Presiden juga menekankan agar digitalisasi transformasi juga dikawal. Menurutnya, TNI-Polri juga harus memiliki talenta digital karena saat ini merupakan era digital yang dipenuhi dengan teknologi kecerdasan buatan, cloud computing, desain digital, hingga blockchain.
“Nanti keseharian kita akan bergelut dengan itu. Kalau penegak hukum Polri tidak ngerti hal-hal yang tadi saya sampaikan bagaimana? Kejahatan mungkin bergeser, dari yang konvensional ke hal-hal yang berkaitan dengan digital dan sekarang sudah terjadi,” tandasnya. (BPMI SETPRES/AIT)
Tim DemokrasiNews
