DEMOKRASINEWS, Tulang Bawang, 22 September 2026 — Forum Ngopi Bareng (Ngobar) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Dai Kamtibmas, dan JATMAN digelar di Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Raudhotu Usyaqil Qur’an (RUQ), Kampung Bogatama, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, Senin (21/9/2026).
Mengusung tema “Mewujudkan Tulang Bawang sebagai Kabupaten Udang Manis”—Unggul, Damai, Aman, Nyaman, Guyub, Mandiri, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera—forum tersebut menjadi ruang dialog antara tokoh lintas agama dan pemerintah untuk membahas kerukunan umat sekaligus berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Bupati Tulang Bawang dalam kesempatan itu diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dr. L. Fandhi Ahmad Zie, S.STP., M.Si. Ia menyampaikan apresiasi terhadap para tokoh lintas agama yang dinilai telah memberikan teladan dengan membangun komunikasi dalam suasana kekeluargaan.
Menurut Fandhi, tradisi duduk bersama, berdiskusi, dan membangun komunikasi secara terbuka dapat melahirkan gagasan positif bagi pembangunan daerah.
“Forum diskusi yang dibalut dengan ngopi bareng ini diharapkan dapat memunculkan gagasan serta ide-ide positif bagi perkembangan pembangunan di Tulang Bawang,” ujar Fandhi.
Ia menambahkan, forum lintas agama juga dapat menjadi jembatan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, komunikasi antartokoh agama dinilai penting sebagai salah satu upaya mencegah potensi konflik yang berkaitan dengan persoalan keagamaan.
Peran tokoh lintas agama, lanjutnya, juga dibutuhkan pemerintah sebagai salah satu sumber masukan dalam proses penyusunan dan pengambilan kebijakan.
Ketua MUI sekaligus Ketua FKUB Tulang Bawang, H. Yantori, mengatakan masyarakat patut bersyukur karena kehidupan umat beragama di Tulang Bawang diwarnai keberadaan enam agama.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk terus menjaga dan memelihara kerukunan antarumat beragama.
“Sebagai tokoh lintas agama, kita wajib bersyukur. Tugas kita bersama adalah menjaga dan memelihara kerukunan antarumat beragama,” kata Yantori.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah tokoh menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah. Perwakilan MUI, Irwan, antara lain mendorong pemerintah memberikan fasilitasi terhadap usaha yang dikelola pondok pesantren sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.
Ia juga menyampaikan aspirasi terkait perlunya kebijakan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk isu LGBT.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Tulang Bawang, H. Mulyadi, SP, mengapresiasi kemandirian Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an RUQ yang telah mengembangkan usaha untuk menopang biaya operasional pesantren.
Ia juga memberikan masukan kepada Kesbangpol agar pesantren yang telah berupaya mandiri secara ekonomi tetap dapat memperoleh dukungan pemerintah apabila tersedia alokasi anggaran sesuai ketentuan.
Dari unsur Dai Kamtibmas, turut disampaikan persoalan aktivitas karaoke di lingkungan desa yang dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat. Karena tempat usaha tersebut disebut telah memiliki izin, pengawasan dinilai perlu diperkuat oleh pihak terkait, termasuk Satpol PP dan kepolisian.
Seluruh aspirasi dan hasil diskusi dalam forum tersebut selanjutnya akan menjadi bahan perhatian pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Masukan dari MUI, FKUB, Dai Kamtibmas, JATMAN, serta tokoh lintas agama diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Forum Ngobar tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga keamanan, kerukunan, serta kehidupan sosial yang harmonis.( Red/ Sendi Gunawan)
