DEMOKRASINEWS, Lampung Utara,22 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp71 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan pada tahun 2026. Namun hingga akhir Juni, sebagian besar proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni belum dapat direalisasikan karena proses tender masih tertahan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).
Kondisi tersebut berpotensi menghambat percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai wilayah Lampung Utara. Padahal, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) mengaku seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah diserahkan sejak beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Bina Marga SDABMBK Lampung Utara, Iko Erza Haritius, mengatakan seluruh paket pekerjaan yang dibiayai APBD murni telah siap untuk dilelang. Namun hingga kini proses tersebut belum berjalan karena masih menunggu tindak lanjut dari pihak Barjas.
“Semua berkas sudah kami serahkan. Sudah sekitar tiga minggu berada di Barjas dan sampai sekarang belum masuk proses tender. Tinggal menunggu kapan tender dimulai,” ujar Iko saat ditemui di kantornya, Senin (22/6/2026).
Berdasarkan data SDABMBK, nilai anggaran yang hingga kini belum bergerak mencapai Rp57,4 miliar. Angka tersebut merupakan porsi terbesar dari total alokasi pembangunan jalan dan jembatan tahun 2026 yang mencapai Rp71.132.254.836.
Anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai berbagai proyek strategis, antara lain pemeliharaan berkala Jalan Bumi Agung–Papan Rejo di Kecamatan Abung Timur, Jalan Sidomukti–Bumi Restu di Kecamatan Abung Semuli, Jalan Subik–Ogan Jaya di Kecamatan Abung Tengah, serta Jalan KS Tubun di Kecamatan Kotabumi Selatan.
Selain pemeliharaan, pemerintah daerah juga merencanakan peningkatan dan pembangunan sejumlah ruas jalan baru, seperti Simpang Limus–Bumi Nabung, Bukit Kemuning–Simpang Asem hingga perbatasan Kabupaten Way Kanan, serta ruas Bandar Agung–Iso Rejo di Kecamatan Bunga Mayang yang menjadi akses vital bagi aktivitas masyarakat.
Tak hanya sektor jalan, sejumlah proyek jembatan juga masuk dalam daftar pekerjaan tahun ini. Di antaranya pembangunan Jembatan Way Petangis di Desa Tanah Abang, Jembatan Way Umban pada ruas Puni Jaya, pemeliharaan Jembatan Gantung Karang Agung III, hingga penggantian Jembatan Way Baling pada ruas Pagar–Tulung Singkip.
Keterlambatan proses tender dikhawatirkan berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Semakin lama proses pengadaan berlangsung, semakin sempit waktu efektif yang dimiliki kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
Ironisnya, di saat proyek-proyek APBD murni belum bergerak, pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) aspirasi senilai Rp13,7 miliar justru telah memasuki tahap pelaksanaan dan sebagian pekerjaan sudah berjalan di lapangan.
Perbedaan progres tersebut memunculkan pertanyaan terkait penyebab lambatnya proses tender paket APBD yang memiliki nilai jauh lebih besar. Hingga berita ini ditulis, pihak Barjas belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan tertundanya proses lelang yang telah dinantikan selama beberapa pekan.
Padahal, percepatan proses tender menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Jika keterlambatan terus berlanjut, target peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas pemerintah daerah berpotensi kembali terhambat oleh proses birokrasi.( Red/JM )
