DEMOKRASINEWS,Timur – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar Dialog Penanganan Dampak Interaksi Gajah dengan Warga Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Senin (12/1/2026), di Aula Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dialog ini menjadi forum resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan yang telah mereka alami selama bertahun-tahun.
Konflik antara gajah dan manusia yang terus berulang di desa-desa penyangga TNWK tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi warga. Puncaknya, insiden yang menewaskan Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, memperkuat tuntutan masyarakat akan jaminan keselamatan dan solusi konkret dari pemerintah serta pihak pengelola kawasan.
Dialog tersebut dihadiri unsur Forkopimda Lampung Timur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan Balai TNWK, serta para kepala desa dari wilayah terdampak. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan konservasi dengan hak dasar masyarakat untuk hidup aman dan terlindungi.
Koordinator umum masyarakat, Budi Setiyawan, menyampaikan bahwa warga telah lama hidup dalam ancaman konflik dengan gajah liar. Menurutnya, rasa takut terus menghantui masyarakat, terutama pada malam hari, karena potensi ancaman terhadap keselamatan keluarga dan kerusakan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama.
“Konflik ini sudah berlangsung lama dan terus berulang. Kerugiannya bukan hanya materi, tetapi juga nyawa. Kami ingin penyelesaian yang nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Budi dalam forum dialog tersebut.
Dalam kesempatan itu, masyarakat menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak TNWK, yakni penghentian konflik gajah dan manusia di lahan milik warga, pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami masyarakat, serta kejelasan tanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa akibat konflik tersebut.
Menanggapi aspirasi warga, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menekankan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut nyawa warganya.
“Pemerintah daerah hadir untuk melindungi masyarakat. Keselamatan warga adalah yang utama, namun upaya konservasi satwa juga harus tetap berjalan. Karena itu, sinergi semua pihak sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Ela.
Sementara itu, Direktur Konservasi Kawasan Kementerian Kehutanan, Sapto Aji Prabowo, menyampaikan sejumlah rencana mitigasi untuk menekan konflik gajah dan manusia. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pembangunan parit penghalau dan tembok penahan di wilayah rawan konflik.
“Upaya fisik ini diharapkan dapat mencegah gajah masuk ke permukiman dan lahan pertanian warga sehingga konflik dapat diminimalisir,” jelas Sapto.
Melalui dialog ini, masyarakat berharap tidak hanya memperoleh janji, tetapi juga aksi nyata yang berkelanjutan. Warga desa penyangga TNWK ingin hidup berdampingan dengan alam tanpa harus mengorbankan keselamatan, rasa aman, dan sumber penghidupan mereka.( Red/Prie )
