DEMOKRASINEWS,Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat komitmen dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui percepatan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), skrining thalasemia, serta optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat memimpin Rapat Koordinasi Kesehatan bersama Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur, Rabu (12/11/2025).
Dalam arahannya, Wagub menegaskan tiga fokus utama Pemprov Lampung, yaitu pelaksanaan cek kesehatan gratis yang terintegrasi dengan berbagai skrining penyakit, peningkatan imunisasi, serta penguatan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
“Ada beberapa hal yang menjadi penekanan Pemerintah Provinsi, yakni Cek Kesehatan Gratis yang diintegrasikan dengan skrining penyakit, kemudian imunisasi, dan pembiayaan kesehatan melalui BPJS,” ujarnya.
Wagub menjelaskan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk melakukan deteksi dini berbagai penyakit.
Menurutnya, pelaksanaan CKG mencakup CKG Sekolah, CKG untuk masyarakat umum, serta CKG Komunitas. Berdasarkan data triwulan III tahun 2025, tercatat 54.150 pemeriksaan dini telah dilakukan di puskesmas, dengan 25,56% di antaranya terindikasi berisiko thalasemia.
“Kenapa saya bilang thalasemia ini penting? Karena dari skrining sederhana saja, kita bisa menekan angka carrier di masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Wagub menyoroti pentingnya peningkatan capaian imunisasi rutin, yang pelaporannya masih rendah di beberapa kabupaten/kota.
“Imunisasi merupakan langkah efektif mencegah stunting, menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi akibat penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh kader puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota aktif melaporkan capaian imunisasi melalui aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) agar target nasional tercapai.
“Kader-kader puskesmas harus dikawal dan di-follow up agar capaian imunisasi bisa kita kejar,” tambahnya.
Terkait BPJS Kesehatan, Wagub menyebut kepesertaan di Lampung telah mencapai 98,16%, namun tingkat keaktifannya masih rendah.
“Perlu pembahasan detail terkait tiga aspek sistem kesehatan nasional, yaitu kepesertaan, penerimaan, dan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Wagub juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan dunia usaha untuk bersinergi mendorong keaktifan peserta BPJS, terutama di sektor informal. Ia menyampaikan kabar baik terkait program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai November 2025, hasil koordinasi dengan Kemenko PMK.
“Program ini bertujuan membantu masyarakat kurang mampu yang kesulitan membayar iuran BPJS sekaligus mengaktifkan kembali kepesertaan mereka,” jelasnya.
Ia meminta pemerintah daerah segera menyisir data peserta BPJS agar penyaluran program tepat sasaran.
“Jangan sampai kita membayar rutin PBI daerah kepada orang yang tidak berhak atau bahkan tidak terdata,” tegasnya.
Selain itu, Wagub mengimbau agar program CKG Komunitas di perusahaan-perusahaan dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi BPJS Kesehatan, terutama bagi pekerja informal.
Menutup arahannya, Wagub berharap adanya peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan, khususnya dalam imunisasi, tuberkulosis, dan malaria.
“Saya berharap tahun depan ada peningkatan angka-angka SPM, khususnya imunisasi, tuberkulosis, dan lainnya di Provinsi Lampung,” pungkasnya.
(Red/Ato/Prie/Rls Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
