DEMOKRASINEWS, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan sedikitnya 500.000 hektar (ha) lahan dan benih untuk meningkatkan produksi serta menjaga stabilitas pangan nasional di tengah masalah iklim El Nino.
Melalui Gerakan Nasional (Gernas) Penanganan Dampak El Nino, Kementan menyiapkan 500.697 ha lahan untuk sebaran enam provinsi utama dan empat provinsi pendukung selama periode Agustus sampai Oktober 2023.
Adapun provinsi utama meliputi Sumatera Utara (19 kabupaten) dengan luas lahan 57.997 ha, Sumatera Selatan (7 kabupaten) 103.672 ha, Jawa Barat (14 kabupaten) 61.075 ha, Jawa Timur (11 kabupaten) 53.458 ha, Jawa Tengah (14 kabupaten) 45.339 ha, dan Sulawesi Selatan (11 kab) 32.503 ha.
Sedangkan provinsi pendukung meliputi Lampung (7 kabupaten) seluas 26.626 ha, Banten (4 kabupaten) 36.016 ha, Kalimantan Selatan (11 kabupaten) 62.872 ha, serta Nusa Tenggara Barat (8 kabupaten) 21.159 ha.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi mengatakan, sejak awal pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi yang diikuti dengan adaptasi, mitigasi, hingga kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menanggulangi dampak El Nino.
Adapun fokus yang dilakukan dalam Gernas El Nino ini dimulai dari koordinasi dengan pihak terkait, pendataan atau pemetaan, penyediaan sumber pengairan, distribusi benih, distribusi pupuk, gerakan tanam (Gertam), gerakan penanganan kekeringan dan pengendalian OPT, pengawalan asuransi dan pembiayaan, serta penanganan panen dan pasca panen.
“Untuk distribusi benih, kita mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan benih di tiap daerah, memfasilitasi penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, sampai pengawalan dalam penyaluran benih,” ungkap Suwandi.
Seperti diketahui, sejumlah langkah awal telah dilakukan Kementan dalam menghadapi El Nino. Mulai dari mapping daerah rawan kering, gerakan tanam (Gertam ) 1.000 ha/kabupaten, brigade El Nino, membagikan benih tahan kering, genjah, OPT, alsintan, pupuk organik, biosaka, budidaya hemat air, asuransi, KUR, membuka sumber-sumber air, menanam pangan lokal, lumbung pangan desa, serta kolaborasi dengan stake holder.
Sedangkan strategi temporer meliputi perbanyakan embung, sumur resapan, sosialisasi budidaya hemat air, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Pemda, PUPR, dan kelembagaan tani), meningkatkan penyuluhan tentang pemanfaatan informasi iklim melalui PPDPI, dan DEM Area DPI.
“Untuk langkah jangka panjang, kami juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjaga sumber sumber air dan pelestarian lingkungan, memperkuat penyuluhan bersama pemerintah daerah, mengkoordinasikan dengan instansi terkait upaya antisipasi kekeringan, sosialisasi kepedulian masyarakat tentang perubahan iklim, dan antisipasi bencana alam,” pungkas Suwandi. (Hms Kementan RI)
