DEMOKRASINEWS, Bandar Lampung – Ketua DPRD Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Mingrum Gumay memberikan perhatian penuh dan berulang kali melakukan penekanan dalam penyampaian pokok pikiran DPRD Lampung pada sektor pendidikan yang disampaikan melalui Musrenbang Provinsi Lampung di Ballroom Novotel, Rabu kemarin (29/03/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan DPR RI, DPD RI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri, Forkopimda, Bupati/Walikota dan sejumlah organisasi yang ada di Provinsi Lampung.
Mingrum Gumay menyebutkan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas terkait bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan proses belajar mengajar serta memastikan sarana dan prasarananya sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan.
“Berdasarkan kunjungan kerja di tingkat SMA/SMK, saya sering kali menemukan minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang digunakan oleh guru dan pelajar jauh dari harapan yang mereka inginkan, bagaimana mungkin kita akan mencerdaskan kehidupan anak bangsa jika ini tidak terselesaikan,” kata Mingrum.
Ia juga meminta pembangunan infrastruktur jalan menuju sekolah segera diperbaiki serta sarana, prasarana dibidang pengetahuan, kegiatan Non Formal dan keolahragaan untuk diselesaikan melalui lintas sektoral, tindakan inkonstitusional yang dilakukan di tingkat pelajar ini menunjukkan minimnya optimalisasi wadah,organisasi disekolah untuk memfasilitasi kreativitas dan ekplorasi para pelajar.
“Tidak masalah APBD ini habis digunakan untuk kepentingan rakyat, justru jadi masalah ketika APBD nya habis tetapi tidak ada program yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat,” tegas Mingrum.
Mingrum mengungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan kerja di salah satu SMK di Kabupaten Lampung Tengah, keberadaan diatas tanah yang dibangun sekolah tersebut tidak memiliki hak atas tanah yang jelas,sehingga berdampak terhadap keamanan dan kenyamanaan di lingkungan sekolah menjadi terganggu.
“Setelah saya kunjungan kerja dalam masa reses tahap 1 kemarin, saya langsung panggil dinas terkait untuk meminta keterangan. Saya intruksikan segera bentuk tim untuk tindaklanjuti hal itu, ini perlu saya sampaikan di Musrenbang karena bagian dari pokok pikiran DPRD Lampung,”ungkapnya.
Ia juga menekankan keberadaan tenaga pendidik yang berstatus honorer sangat membantu proses belajar-mengajar, bahkan keaktifan dan kemampuan yang dimilikinya harus menjadi rujukan dalam memberikan rekomendasi peningkatan status bahkan kenaikan honorium yang diterima.
“Harusnya kita dapat memperjuangkan kenaikan status dari honorer ke P3K secara menyeluruh. Tetapi ini kenapa tidak bisa, kalaupun kuota pusat tidak bisa mengakomodir, harus ada solusi lain. Apakah diberikan pembekalan kompetensi berkelanjutan atau menaikan upah sehingga lebih layak dari sebelumnya. Semua ini juga menjadi perhatian dinas pendidikan dan saya sampaikan di depan saudara Gubernur untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Prinsipnya DPRD Lampung akan mendukung penuh dalam menunjang hal tersebut,”katanya.
Ketua DPRD juga meminta dihadapan Gubernur Lampung untuk melakukan review berbasis kinerja terhadap Kepala Dinas hingga dibawahnya yang tidak memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan serta mewujudkan visi-misi Gubernur.
“Saya minta untuk diganti, jangan sampai ini menjadi permasalahan yang kemudian berakhir terhadap penilaian rakyat kepada kinerja Gubernur Lampung dikarenakan tidak optimalnya kinerja perangkat daerah mewujudkan program berbasis kerakyatan,”tutupnya. ( Rls/ Tim)
Tim DemokrasiNews
