DEMOKRASINEWS, Manokwari – Mengangkat tema “Wanita Beriman yang Berkarya di Era Modern”, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menghadiri Temu Nasional Wanita Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) yang pertama di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Menteri PPPA mengapresiasi perhelatan kegiatan tersebut karena menurutnya, mewujudkan kesetaraan gender di lingkup komunitas dan organisasi agama tidak mudah, dibutuhkan peran perempuan sebagai kunci dari terciptanya komunitas dan organisasi agama yang setara bagi perempuan serta ramah anak.
“Apresiasi tinggi saya sampaikan kepada GPKAI dan segenap panita yang terlibat dalam kegiatan ini, karena seperti yang kita ketahui bersama, mewujudkan kesetaraan gender di komunitas dan organisasi agama bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan peran perempuan dalam menciptakan komunitas dan organisasi agama yang setara dan berperspektif gender, karena dalam ajaran agama pun, kita selalu diminta untuk memuliakan perempuan,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya, Selasa kemarin (04/10/2022).
Menteri PPPA mengemukakan, berbagai nilai spiritual yang terkandung di dalam ajaran agama sangat dijunjung tinggi oleh Indonesia. Hal tersebut tertuang jelas sebagaimana tercantum pada dasar negara Indonesia, Pancasila, yaitu pada sila yang kesatu, “Ketuhanan yang Maha Esa”, dimana kedudukan tertinggi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dimaknai.
Selanjutnya konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945) pun terbentuk berlandaskan dari Pancasila yang merupakan identitas bangsa. UUD 1945 menjamin seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, dan sejahtera.
“Meskipun begitu, perempuan masih merasakan ketimpangan dan ketidak adilan. Perempuan masih di hadapkan dengan banyaknya tantangan seperti minimnya akses ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, sosial, budaya, hingga kesehatan. Sejatinya, perempuan merupakan kekuatan dari bangsa ini. Perempuan yang berdaya dan memiliki akses yang setara mampu memberikan perubahan nyata di berbagai macam sektor pembangunan,” kata Menteri PPPA.
Lebih lanjut, Menteri PPPA mengungkapkan, potensi luar biasa perempuan Indonesia masih terbatas karena adanya hambatan terbesar dari nilai patriaki yang mengakar selama bertahun-tahun. Perempuan kerap menjadi golongan kedua karena laki-laki masih menjadi standar di berbagai macam aspek kehidupan. Namun, hal tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk menciptakan dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Gelombang semangat perlu terus ditularkan agar perubahan yang kian positif pun semakin terasa di pelosok Indonesia.
“Tidak hanya dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender semata, kita perlu membangun berbagai aksi nyata di setiap lapisan masyarakat agar kelak upaya-upaya yang kita lakukan ini menjadi berkat bagi bangsa,” ucap Menteri PPPA.
Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), turut disampaikan oleh Menteri PPPA. Salah satunya, melalui Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat yang telah membentuk Forum Lintas Agama untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (FORLAPPPA), dimana komunitas dan organisasi agama sebagai pilar pembangunan memiliki peranan pokok dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Untuk itu, mari kita semua ikut terlibat aktif dalam upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diharapkan dengan adanya sinergi yang kuat dari seluruh organisasi agama dan pihak-pihak yang terkait dapat mendukung tujuan mulia kita bersama melalui penguatan literasi teks, tafsir, juga ceramah yang ramah perempuan dan anak serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak,” jelas Menteri PPPA.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Manokwari, Hermus Indou menyampaikan, keberadaan gereja merupakan mitra dari pemerintah yang senantiasa turut serta berkolaborasi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Gereja juga memiliki peran esensial dalam pembentukan karakter serta spirit perempuan yang kuat, tangguh, dan luar biasa dalam menghadapi tantangan global.
“Pertemuan ini merupakan sarana dan momentum penting bagi perempuan GPKAI terutama dalam meningkatkan kompetensi dan saling bertukar wawasan antar sesama perempuan dalam memperkuat keimanan serta turut andil berkarya, meningkatkan keterampilan dan kemampuan, sehingga dapat menjadi tauladan bagi perempuan lain dan jemaat yang dipimpinnya. Saya juga berharap, melalui pertemuan ini, para perempuan GPKAI mengalami transformasi secara spiritual dan kompetensi untuk saling mendukung dan memberdayakan satu sama lain agar terus berkarya di era modern ini,” tutur Hermus.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Roberth R. A. Rumbekwan, menuturkan GPKAI merupakan salah satu gereja yang tumbuh dan berkembang serta turut berpartisipasi dalam pembangunan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang kuat, beriman, berkarakter, dan mandiri.
“Temu nasional ini dan juga kehadiran Menteri PPPA tentunya sangat memberikan inspirasi dan motivasi bagi perempuan-perempuan GPKAI untuk terus beriman, berkarya, serta memberdayakan diri dan sesama perempuan. Diharapkan perempuan-perempuan di Tanah Papua dan seluruh Indonesia menjadi perempuan-perempuan yang cerdas serta siap menghadapi tantangan-tantangan di era modern, serta tidak ada lagi perempuan yang menghadapi ketimpangan dimanapun berada,” ucap Roberth.
Usai menghadiri Temu Nasional Wanita GPKAI yang pertama, Menteri PPPA meninjau dan membuka Pameran Etnik Papua dan Tanaman Hias secara resmi yang di inisiasi oleh GPKAI. Pada pameran tersebut, Menteri PPPA melihat berbagai macam kerajinan tangan yang dihasilkan oleh perempuan-perempuan Papua, mulai dari tas, pakaian, alat musik, anyaman dan hiasan, serta tanaman-tanaman hias khas Papua. Selain pameran kerajinan tangan dan tanaman hias, penampilan dan atraksi menarik sarat kearifan lokal pun dipertunjukan kepada Menteri PPPA dan seluruh masyarakat yang hadir. Siaran Pers Nomor: B-501/Setmen/HM.02.04/10/2022.( Biro Hukum & Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak )
