DEMOKRASINEWS, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sebanyak 20 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat masuk atau onboarding ke lokapasar atau marketplace pada tahun 2022.
Hal ini ditegaskannya saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022, Senin (28/03/2022), secara virtual dari Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.
“Tahun 2022 ini harus mencapai target 20 juta, minimal 20 juta, dan meningkat 24 juta di tahun depan tahun 2023 dan 30 juta di tahun 2024. Ini target, kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama mencapai target yang telah kita tentukan, saya yakin insyaallah kita semuanya bisa melakukan,” ujarnya.
Di masa pandemi, ujar Presiden, digitalisasi telah menjadi solusi bagi pelaku usaha UMKM dan koperasi untuk bertahan, tumbuh, dan berkembang di tengah situasi yang sulit serta di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas. Tercatat sebanyak 17,5 juta pelaku UMKM telah masuk dalam ekosistem digital.
“Jumlah ini belum cukup dan harus terus kita tingkatkan. Momentum saat ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan transformasi digital, memiliki kemampuan yang baik untuk memanfaatkan teknologi digital, lebih banyak mengisi marketplace, menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global agar UMKM kita segera naik kelas,” ujarnya.
Kepala Negara menegaskan, bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Produk-produk dalam negeri khususnya UMKM harus mengisi pasar daring.
“Kita harus membanjiri marketplace. UMKM, koperasi harus membanjiri marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita,” tegasnya.
Namun, Presiden mengakui masih terdapat banyak hal yang harus dibenahi dari hulu ke hilir sehingga produk UMKM Indonesia menjadi semakin berkualitas dan kompetitif.
“Kita harus benahi sama-sama packaging-nya, kemasannya dan branding-nya,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta agar jumlah koperasi modern berbasis digital terus ditingkatkan. Presiden menargetkan 500 koperasi modern di tahun 2024, meningkat dari 250 koperasi di tahun 2022 dan 400 koperasi di tahun 2023.
Presiden juga menekankan agar target 1 juta UMKM untuk onboarding ke e-katalog LKPP harus dapat terlaksana secara tuntas di tahun ini.
“Kemarin sudah saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan menteri, Dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Presiden di Istana Negara yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Rakornas ini dihadiri oleh 1.200 peserta, yaitu 200 peserta hadir secara luring dan 1.000 lainnya hadir secara daring. Peserta yang hadir dalam acara ini merupakan perwakilan dari ragam pemangku kepentingan mulai dari kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, lembaga pembiayaan perbankan dan non-bank, BUMN, perguruan tinggi, asosiasi lembaga inkubator bisnis, komunitas, dan pelaku platform digital.( SetPres / BPMI )
Tim DemokrasiNews
