• Landing Page
  • Shop
  • Contact
  • Buy JNews
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Demokrasinews.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
Demokrasinews.co.id
No Result
View All Result
Home Nasional

Kemenhub Terbitkan Aturan Pengetatan Perjalanan di Masa PPKM Darurat

DemokrasiNews
03/07/2021
in Nasional, Kesehatan
Kemenhub Terbitkan Aturan Pengetatan Perjalanan di Masa PPKM Darurat

DEMOKRASINEWS, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan transportasi di masa pandemi Covid-19 di masa penerapan PPKM Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. 

Keempat SE, yaitu di sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2021 ini menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat penanganan Covid-19. Kondisi darurat juga dialami negara lain seperti India, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara di Eropa. 

Kemenhub Terbitkan Aturan Pengetatan Perjalanan di Masa PPKM Darurat Kemenhub Terbitkan Aturan Pengetatan Perjalanan di Masa PPKM Darurat Kemenhub Terbitkan Aturan Pengetatan Perjalanan di Masa PPKM Darurat

Untuk itu Presiden telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat dalam rangka menekan penambahan kasus Covid-19, dengan melakukan pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat di berbagai sektor, termasuk transportasi,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dikutip dari laman resmi Kemenhub.

Menhub menjelaskan, pemberlakuan SE Kemenhub akan dimulai pada tanggal 5 Juli 2021, untuk memberikan kesempatan agar operator transportasi bisa mempersiapkan dengan baik.

Dalam keterangan persnya, Menhub juga meminta masyarakat agar mematuhi dan menjalankan aturan ini dengan baik serta tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Kemenhub Terbitkan Aturan Pengetatan Perjalanan di Masa PPKM Darurat Kemenhub Terbitkan Aturan Pengetatan Perjalanan di Masa PPKM Darurat Kemenhub Terbitkan Aturan Pengetatan Perjalanan di Masa PPKM Darurat

“Kami berharap masyarakat memahami dan menyadari aturan ini. Kalau bisa tetap di rumah saja selama masa PPKM Darurat karena saat ini kondisinya sangat membahayakan. Sayangi diri kita, saudara kita agar tetap aman dan tidak terpapar Covid-19. Kalau kita kompak, diharapkan kasus Covid-19 akan cepat mereda dan kita lebih leluasa untuk beraktivitas,” ujarnya.

Secara umum ketentuan yang diatur dalam SE Kemenhub adalah sebagai berikut:

1. Untuk perjalanan jarak jauh dan perjalanan dari/menuju Jawa dan Bali harus menunjukan kartu atau sertifikat vaksin (minimal dosis pertama) dan hasil negatif tes RT-PCR 2×24 jam atau rapid test antigen 1×24 jam.

2. Pengetatan mobilitas di Jawa dan Bali dilakukan dengan mengharuskan pelaku perjalanan memiliki kartu vaksin dan hasil negatif tes RT-PCR 2×24 jam atau rapid test antigen yang berlaku maksimal 1×24 jam untuk moda laut, darat, penyeberangan, dan kereta api jarak jauh.

3. Khusus untuk moda udara syarat pelaku perjalanan wajib memiliki kartu vaksin dan hasil negatif tes RT-PCR yang berlaku maksimal 2×24 jam di wilayah Jawa dan Bali.

4. Kartu vaksin tidak menjadi mandatori untuk syarat pergerakan mobilitas di luar Jawa dan Bali.

5. Penumpang diwajibkan mengisi e-HAC Indonesia pada perjalanan udara, laut, dan penyeberangan.

6. Terdapat pengecualian yakni kartu vaksin tidak wajib bagi orang yang dikecualikan menerima vaksin (alasan medis) pada periode dilakukan perjalanan.

Selain itu, dilakukan pembatasan kapasitas angkutan (load factor) dan jam operasional angkutan umum di semua moda untuk penerapan prinsip jaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan. Untuk transportasi darat (bus) dibatasi maksimal 50 persen, penyeberangan 50 persen, transportasi laut 70 persen, transportasi udara 70 persen, kereta api antarkota 70 persen, Kereta Rel Listrik (KRL) 32 persen, dan kereta api perkotaan non-KRL 50 persen.

Kemudian, dalam rangka penguatan 3T (tracing, testing, dan treatment) akan dilaksanakan tes acak Covid-19 pada simpul-simpul transportasi, di antaranya terminal dan stasiun kereta api, khususnya di wilayah dan kawasan aglomerasi.

Kemenhub bersinergi dengan TNI-Polri, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan pengetatan keluar masuk wilayah dengan melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan syarat perjalanan di posko-posko yang telah ditentukan. (Hms Kemenhub/UN)

Tim DemokrasiNews


Berita Terkini

Duta Damai BNPT Lampung Regenerasi, Perkuat Peran Pemuda Cegah Radikalisme
Pendidikan

Duta Damai BNPT Lampung Regenerasi, Perkuat Peran Pemuda Cegah Radikalisme

DemokrasiNews
19/11/2026
PHE OSES Ajak 263 Mahasiswa dan Dosen di Lampung Kenali Strategi Industri Hulu Migas Lewat Ngopi Migas 2026
Pendidikan

PHE OSES Ajak 263 Mahasiswa dan Dosen di Lampung Kenali Strategi Industri Hulu Migas Lewat Ngopi Migas 2026

DemokrasiNews
18/11/2026
PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi
Politik

PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi

DemokrasiNews
14/11/2026
Dugaan Mafia Tanah Lampung Timur Belum Tuntas, LBH Desak Polda Bongkar Aktor Intelektual
Hukum & Kriminal

Dugaan Mafia Tanah Lampung Timur Belum Tuntas, LBH Desak Polda Bongkar Aktor Intelektual

DemokrasiNews
14/11/2026
Negara Anugerahkan Bintang Jasa kepada 23 Pahlawan Karhutla dan Tenaga Kesehatan, Pendidikan Anak Keluarga Dijamin
Nasional

Negara Anugerahkan Bintang Jasa kepada 23 Pahlawan Karhutla dan Tenaga Kesehatan, Pendidikan Anak Keluarga Dijamin

DemokrasiNews
14/11/2026
Komisi X DPR Bakal Atur Penyetaraan Ijazah dalam Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Gibran
Nasional

Komisi X DPR Bakal Atur Penyetaraan Ijazah dalam Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Gibran

DemokrasiNews
14/11/2026

Related News

Gempa Kuat M 6,7 Guncang Palu dan Sekitarnya, 13 Kali Gempa Susulan Tercatat

Gempa Kuat M 6,7 Guncang Palu dan Sekitarnya, 13 Kali Gempa Susulan Tercatat

16/06/2026
I Komang Koheri Mengajak Masyarakat Membangun Desa dengan Kebersamaan

I Komang Koheri Mengajak Masyarakat Membangun Desa dengan Kebersamaan

23/07/2021
Dua Buron Tersangka Penusukan di Lampung Timur Berhasil Dibekuk

Dua Buron Tersangka Penusukan di Lampung Timur Berhasil Dibekuk

13/04/2021

Laman

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Redaksi
  • Beranda
  • Beranda
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Redaksi

© 2026 DemokrasiNews.co.id

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Redaksi
  • Advertorial
  • Nasional
  • Tokoh
  • Sosial Budaya
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Pemerintahan
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Olahraga

© 2026 DemokrasiNews.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Hayoo.... Mau Copas Ya? :D
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
https://demokrasinews.co.id/