DEMOKRASINEWS, Ternate-Maluku Utara, (4/5/2021). Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Maluku Utara turun ke jalan untuk peringati hari buruh internasional dan hari pendidikan nasional.
Aksi yang terpusat di depan Kantor Walikota Ternate dan kediaman Gubernur Maluku Utara, pada Senin (3/5/2021) kemarin juga melibatkan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaen Kota Ternate.
Sartona Halek, selaku Ketua GPM Maluku Utara, menyampaikan, “perusahaan-perusahaan tambang yang bercokol di Maluku Utara saat ini belum mampuh memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan khususnya buruh, semua janji perusahaan adalah pembodohan terhadap rakya”.
Sartono Halek juga menambahkan, “seharusnya Pemerintah Daerah Maluku Utara turut ambil andil dalam mengawal perusahaan pertambangan di Maluku Utara, dan memperhatikan hak-hak buruh, seperti keamanan dan kenyaman dalam bekerja, perlindungan hukum, dan waktu jam kerja yang diatur sesuai UUD Cipta Kerja, pasal 77, Nomor 11, tahun 2021”, tutup lelaki yang juga orang nomor satu di DPD GPM Malut.
Sementara Juslan J Hi. Latif, Ketua DPC GPM Kota Ternate, menyoroti persolan pendidikan di Maluku Utara, dalam orasinya ia menegaskan, “Pemerintah Daerah harusnya menekan komersialisasi pendidikan dan memperhatikan kesejahteraan guru-guru honerer”.
Juslan J Hi. Latif, menambahkan, “pada kenyataanya seluruh guru honorer di Maluku Utara masih jauh dari kata sejahtera, padahal peran mereka sangat penting untuk menjalankan amanat UUD dalam mencerdaskan bangsa”, tegasnya.
Untuk diketahui, Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) tetap konsisten mengawal kepentingan masyarakat Maluku Utara, khususnya kaum buruh, baik para pekerja tambang maupun guru-guru honorer di Provinsi Maluku Utara.
Pewarta : Asrul Lamunu
