DEMOKRASINEWS, Lampung Selatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang dimulai sejak 11 Februari 2021 lalu, berakhir. Kecamatan Tanjung Bintang jadi pamungkas kegiatan ini.
Di Kecamatan Tanjung Bintang, Musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, digelar di kantor kecamatan setempat, Rabu (3/3/2021).
Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto didampingi Wakil Bupati Pandu Kesuma Dewangsa, S.IIP.
Hadir juga anggota DPRD dari daerah pemilihan 6, Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin, S.Sos, MM beserta sejumlah pejabat utama dan Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.
Pada kesempatan itu, Nanang menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 yang terpangkas hingga miliaran rupiah.
Hal itu kata Nanang, disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga berdampak terhadap besaran anggaran pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk seluruh kecamatan.
“Terkait anggaran ini jadi dilema. Bayangkan, kita terkena refocusing anggaran sekitar Rp.120 miliar oleh pemerintah pusat. Anggaran pembangunan di Kecamatan Tanjung Bintang dari Rp.50 miliar menjadi Rp.39 miliar tahun ini,” ungkap Nanang.
Lebih lanjut Nanang menyampaikan, pemangkasan itu juga berdampak terhadap besaran anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang dialokasikan pemerintah pusat.
Terkait adanya pemangkasan disejumlah pos anggaran itu, Nanang meminta aparatur pemerintah di desa, khususnya kepala desa bisa memakluminya.
“Ketika mau pelantikan kemarin, saya dengar kepala desa mau demo, tunjangannya turun. Ini bukan potong memotong, tapi kebijakan pemerintah pusat. Saya minta pengertian teman-teman kepala desa. Kita harus melihat kondisi bangsa ini,” tukas Nanang.
Nanang menambahkan, tahun ini Pemkab Lampung Selatan masih tetap fokus dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, dirinya meminta masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan.
Apabila Covid-19 dapat terkendali, refocusing anggaran tidak akan terlalu besar. Dengan demikian keuangan daerah bisa sehat dan berbagai proyek yang telah dianggarkan di APBD akan bisa dieksekusi sesuai perencanaan, termasuk menaikkan tunjangan aparatur desa dan pembangunan lainnya.
“Tunjangan ini kebijakan kepala daerah, kalau keuangan sehat kita berikan. Saya ini mantan kepala desa, jadi paham kondisi kepala desa. Jangan kepala desanya gagah, rakyatnya sakit semua. Ini mesti ada pemahaman dan rasa nasionalisme ketika keadaan bangsa sedang seperti ini,” tandasnya.
Pewarta : Fauzan/Kmf
