DEMOKRASINEWS, Tanggamus – Desakan mundur dari anggota Komisi II DPRD Tanggamus, Irsi Jaya, mendapat tanggapan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultira (PTPH) Catur Agus Dewanto.
Kepada DemokrasiNews, Kadis PTPH Tangamus Catut Agus Dewanto mengatakan, tim penanganan pengendalian hama Wereng Berang Coklat (WBC) sudah melakukan upaya maksimal dilapangan. Masalahnya paktor alam di-Tanggamus bagian pesisir musim kemarau basah.
Sehingga memungkinkan perkembangbiakan wereng coklat, dan serangannya cenderung lebih tingi dari kabupaten lain di lampung, khusunya didua priode musim yaitu, Oktober sampai dengan Maret dan April sampai September karena alamnya basah.
“Setelah mendapat laporan, kami melakukan pengendalian gredal dari bulan Juni sampai Oktober, termasuk hari ini tim bergerak ke Kecamatan Gunungalip untuk melakukan pengendalian dibantu teman UPTD dari Provinsi, jadi upaya penekanan itu sudah di lakukan tapi karena lagi musimya,” jelas dia.
Terkait ketidak hadirannya saat hearing dengan komisi II, juga saat pembahasan Rancangan Angaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021, dirinya sedang berada di Palembang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN2) dari Bulan Agustus sampai November, dan sudah ditunjuk Sekertaris Dinas sebagai PLH.
Juga dengan kebutuhan angaran 1.7 M yang diajukan, setelah dilakukan penyelarasan angaran untuk air dan sumur bor Rp 1.4 M, untuk pengadaan organik 200 juta dan untuk sertifikasi pengilingan padi sebesar 100 juta. “Karena kebutuhannya banyak dananya sedikit, mereka melakukan hanting ke kementrian agar bisa di dukung dana dekon”, katanya.
“Semua kinerja pegawai khususnya Kepala Unit Pelayanan Teknis (KUPTD) yang jarang masuk, sudah kita lakukan evaluasi dengan melibatkan tim kecil, akan kami eksekusi Desember ini bagi yang tidak memenuhi sarat akan direposisi, kami juga sudah mengupayakan penambahan tenaga penyuluh lapangan mudah-mudahan di bulan ini mereka sudah masuk,” jelas Catut via sambungan telpon. Sabtu (5/12)
Ditambahkanya, bagi Kelompok Tani (Koptan) yang jarang dan bahkan belum pernah mendapatkan bantuan akan diupayakan dengan membuat proposal. “Saya jamin tidak akan ada lagi koptan yang mendapatkan bantuan setiap tahun apalagi doble bantuan. Kalaupun itu melalui asfirasi akan kita pastikan legalitas koptan yang mereka ajukan, jadi tidak akan ada prioritas bagi pihak tertentu”, tegasnya.
Pewarta : Suhaili
Editor : Roy Choiri
