• Landing Page
  • Shop
  • Contact
  • Buy JNews
Jumat, November 20, 2026
  • Login
Demokrasinews.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Tokoh
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Advertorial
No Result
View All Result
Demokrasinews.co.id
No Result
View All Result
Home Kesehatan

Ganjar Optimalkan Jogo Tonggo dan Operasi Yustisi, Dukung Mikro Zonasi

DemokrasiNews
16/09/2020
in Kesehatan, Nasional, Tokoh
Ganjar Optimalkan Jogo Tonggo dan Operasi Yustisi, Dukung Mikro Zonasi

DEMOKRASINEWS, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pemerintah daerah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala mikro atau komunitas dalam upaya pencegahan Covid-19. 

Langkah Ganjar menindaklanjuti hal itu adalah optimalisasi fungsi Jogo Tonggo di tingkat RT, RW, dan Kelurahan serta melakukan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan serentak di Jawa Tengah.

“Saya sepakat dengan yang disampaikan Presiden. Saya kira itu cara yang paling bijak sehingga yang ditutup tidak satu area, satu kabupaten,” jelas Ganjar Pranowo.

Ganjar Optimalkan Jogo Tonggo dan Operasi Yustisi, Dukung Mikro Zonasi Ganjar Optimalkan Jogo Tonggo dan Operasi Yustisi, Dukung Mikro Zonasi Ganjar Optimalkan Jogo Tonggo dan Operasi Yustisi, Dukung Mikro Zonasi

Ganjar menjelaskan Forkompimda Jawa Tengah dan Kota Semarang yang masuk pengawasan juga sudah melakukan rapat koordinasi dan menyepakati membuat mikro zonasi. Mikro zonasi tersebut untuk mengerti secara geospasial terkait daerah yang masuk zona merah, merah tua, oranye, atau kuning. Juga terkait operasi yustisi penegakan protokol kesehatan Covid-19 bersama TNI-Polri dan Satpol PP.

“Kita akan petakan sesuai dengan kondisi yang paling parah. Kalau itu daerah titiknya parah bisa basisnya RT, bisa basisnya RW begitu kan, atau mungkin satu wilayah beberapa rumah, ya itu yang dikunci,” katanya.

Terkait pemetaan tersebut, Ganjar mengambil contoh apa yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi saat memblok satu titik di daerahnya. Langkah itu dilakukan karena kejadian hanya terjadi si satu titik itu sehingga Bupati Banyuwangi tidak menutup satu kabupaten.

Ganjar Optimalkan Jogo Tonggo dan Operasi Yustisi, Dukung Mikro Zonasi Ganjar Optimalkan Jogo Tonggo dan Operasi Yustisi, Dukung Mikro Zonasi Ganjar Optimalkan Jogo Tonggo dan Operasi Yustisi, Dukung Mikro Zonasi

“Nah itulah yang kita terjemahkan di Jawa Tengah sebagai satu peta mikro zonasi terkait Covid-19 sehingga itu yang akan kita kunci,” jelas Ganjar.

Selain melakukan pemetaan mikro zonasi, langkah lain adalah mengoptimalisasikan fungsi Jogo Tonggo. Ganjar menuturkan optimalisasi Jogo Tonggo itu dengan memberikan peran lebih di tingkat RT dan RT, khususnya dalam memberikan laporan terkait pencegahan Covid-19 di lingkungannya.

“Jogo Tonggo ini jadi pas maka kita hidupkan lagi agar RT/RW melapor. Alhamdulillah kemarin dari Telkom sudah membuatkan aplikasi, kita kerja sama dengan Telkom. Mudah-mudahan in line dengan perintah Presiden ini. Sekarang Sekda sedang menyiapkan detailnya, nanti sistem ini akan kita jalankan bersama-sama dan mudah-mudahan bisa terintegrasikan,” tutur Ganjar.

Optimalisasi fungsi Jogo Tonggo itu juga didukung dengan operasi yustisi gabungan yang sudah dimulai Rabu (16/9/2020). Hal itu untuk meningkatkan edukasi dan penindakan terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Sebab masih banyak ditemukan adanya warga terutama anak-anak muda yang berkumpul tanpa memerhatikan jaga jarak dan pemakaian masker.

“Itulah kemudian operasi yustisi kita lakukan. Kita edukasi sekaligus kita tindak. Kalau kemudian mereka dikandani manut dan bubar, kita edukasi terus dan Jogo Tonggo menangkap itu di bawah lalu engedukasi orang tua untuk ngandani (memberi tahu). Tapi kemudian kalau tidak, mereka akan kena operasi yustisi maka mereka akan kena hukuman,” jelasnya.

“Sudah saya sampaikan, Jawa Tengah punya Perda tahun 2013, itu hukumannya bisa denda sampai Rp 50 juta bahkan bisa dikurung sampai enam bulan. Kalaulah nanti situasinya tidak bisa dikendalikan bukan tidak mungkin aturan itu akan kita tetapkan, kita pakai,” pungkas Ganjar. ( MI ) 

Tim Redaksi DemokrasiNews


Berita Terkini

Duta Damai BNPT Lampung Regenerasi, Perkuat Peran Pemuda Cegah Radikalisme
Pendidikan

Duta Damai BNPT Lampung Regenerasi, Perkuat Peran Pemuda Cegah Radikalisme

DemokrasiNews
19/11/2026
Porprov Lampung X 2026 Resmi Dibuka, 5.300 Atlet Siap Bersaing Menuju PON 2032
Olahraga

Porprov Lampung X 2026 Resmi Dibuka, 5.300 Atlet Siap Bersaing Menuju PON 2032

DemokrasiNews
19/11/2026
PHE OSES Ajak 263 Mahasiswa dan Dosen di Lampung Kenali Strategi Industri Hulu Migas Lewat Ngopi Migas 2026
Pendidikan

PHE OSES Ajak 263 Mahasiswa dan Dosen di Lampung Kenali Strategi Industri Hulu Migas Lewat Ngopi Migas 2026

DemokrasiNews
18/11/2026
Progres Pembangunan Jalan Bandar Jaya–Mandala Capai 80 Persen, Pemprov Lampung Siapkan Rp20 Miliar pada 2027
Pemerintahan

Progres Pembangunan Jalan Bandar Jaya–Mandala Capai 80 Persen, Pemprov Lampung Siapkan Rp20 Miliar pada 2027

DemokrasiNews
17/11/2026
PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi
Politik

PDI Perjuangan Lampung Timur Bersama Warga Gelar Aksi Bersih Sampah, Sandi Yudha Ajak Masyarakat Merawat Pertiwi

DemokrasiNews
14/11/2026
Dugaan Mafia Tanah Lampung Timur Belum Tuntas, LBH Desak Polda Bongkar Aktor Intelektual
Hukum & Kriminal

Dugaan Mafia Tanah Lampung Timur Belum Tuntas, LBH Desak Polda Bongkar Aktor Intelektual

DemokrasiNews
14/11/2026

Related News

Komang Koheri Bersama Balai Wiyataguna Bandung serta Kemensos RI Respon Cepat Berikan Bantuan Kepada Warga Miskin

Komang Koheri Bersama Balai Wiyataguna Bandung serta Kemensos RI Respon Cepat Berikan Bantuan Kepada Warga Miskin

11/06/2022
Presiden Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput Berkapasitas 1.984 Unit

Presiden Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput Berkapasitas 1.984 Unit

20/09/2021
Mingrum Gumay Ketua DPRD Lampung: Operasi Ketupat Krakatau 2021 Sebagai Pelayanan Rasa Aman Kepada Masyarakat Khususnya Umat Muslim

Mingrum Gumay Ketua DPRD Lampung: Operasi Ketupat Krakatau 2021 Sebagai Pelayanan Rasa Aman Kepada Masyarakat Khususnya Umat Muslim

06/05/2021

Laman

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Redaksi
  • Beranda
  • Beranda
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Redaksi

© 2026 DemokrasiNews.co.id

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Redaksi
  • Advertorial
  • Nasional
  • Tokoh
  • Sosial Budaya
  • Kesehatan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Humaniora
  • Pemerintahan
  • Peristiwa
  • Pendidikan
  • Olahraga

© 2026 DemokrasiNews.co.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Hayoo.... Mau Copas Ya? :D
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
https://demokrasinews.co.id/