DEMOKRASINEWS, Jakarta, 13 November 2026 – Komisi X DPR RI berencana memasukkan ketentuan penyetaraan ijazah ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Usulan ini mencuat setelah polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka berujung pada pencabutan dokumen tersebut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, polemik tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperjelas regulasi penyetaraan pendidikan. Menurutnya, perbedaan penafsiran terhadap aturan yang berlaku menunjukkan perlunya landasan hukum yang lebih kuat.
“Di satu sisi itu menjadi pelajaran bagi kita semua, di sisi lain kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, aturan penyetaraan ijazah tidak hanya menyangkut persoalan Gibran, tetapi juga kepentingan masyarakat yang menempuh pendidikan melalui jalur nonformal maupun lembaga pendidikan luar negeri.
Lalu mencontohkan santri yang belajar di pondok pesantren serta warga Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Mereka membutuhkan kepastian pengakuan pendidikan ketika kembali dan ingin melanjutkan sekolah di Indonesia.
Karena itu, Komisi X mendorong Kemendikdasmen menyusun regulasi yang memberikan kepastian prosedur dan standar penyetaraan pendidikan agar tidak menimbulkan polemik serupa.
Sebelumnya, Kemendikdasmen menyatakan telah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum kementerian dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kuasa hukum Kemendikdasmen menyebut pencabutan tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Atas pencabutan objek sengketa tersebut, pihak kementerian meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan gugatan PT Mercy Toga Kirana dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT.
Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
MA juga menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut batal.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.
MA juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA, SMK, atau sederajat.
Majelis hakim menilai penyetaraan pendidikan berdasarkan kurikulum internasional tanpa dokumen kelulusan yang memadai merupakan tindakan tidak cermat dan memengaruhi fakta materiil penerbitan keputusan.
Putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT dan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Dengan perkembangan tersebut, polemik penyetaraan ijazah Gibran kini menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi pendidikan nasional, khususnya mengenai standar pengakuan dan penyetaraan ijazah di Indonesia.( Red/ Dilansir dari Tribun.com berbagai sumber media Nasional)
