DEMOKRASINEWS, Lampung Utara,22 Juni 2026 – Pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting memastikan bantuan sosial tepat sasaran sekaligus membuka jalan bagi pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Utara. Hal ini sebagai upaya menghadirkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Gedung Pusiban Agung, Senin (22/6/2026), pemerintah daerah menegaskan pentingnya kejujuran dan akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan yang diprakarsai Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara tersebut dihadiri oleh seluruh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), camat, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lampung Utara.
Membuka kegiatan tersebut, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis menekankan bahwa keberhasilan DTSEN sangat ditentukan oleh integritas para petugas yang melakukan pendataan di lapangan. Ia mengingatkan bahwa kesalahan teknis masih dapat diperbaiki, namun manipulasi data merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.
“Kesalahan dalam pendataan masih bisa diperbaiki, tetapi manipulasi data tidak bisa ditoleransi. Salah boleh, bohong jangan,” tegas Hamartoni.
Menurutnya, DTSEN akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial. Karena itu, data yang dihimpun harus benar-benar menggambarkan kondisi nyata masyarakat agar bantuan negara dapat diterima oleh warga yang berhak.
“Ketika data akurat, bantuan akan lebih tepat sasaran. Ini juga akan mengurangi kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena proses penyaluran dilakukan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain membahas penguatan data sosial, Hamartoni juga menyampaikan kabar menggembirakan terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Utara. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Sosial guna mempercepat realisasi program pendidikan tersebut.
“Kami sudah bertemu langsung dengan Menteri Sosial. Insya Allah tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Utara dapat segera direalisasikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lampung Utara Imam Hanafi menjelaskan bahwa DTSEN merupakan instrumen baru pemerintah yang mengintegrasikan data sosial dan ekonomi masyarakat dalam satu sistem nasional. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kesejahteraan setiap keluarga.
Ia menerangkan bahwa proses pemutakhiran data dimulai dari operator SIKS-NG di tingkat desa dan kelurahan, kemudian diverifikasi oleh pendamping PKH sebelum diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, data tersebut dipadankan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kategori desil.
“Dari hasil pemadanan itu akan diketahui posisi keluarga dalam kategori Desil 1 sampai Desil 10. Data inilah yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan penerima berbagai bantuan sosial,” jelas Imam.
Ia menegaskan bahwa pendataan tidak boleh dilakukan secara administratif semata. Para petugas diminta turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil masyarakat, mulai dari keadaan rumah, fasilitas sanitasi, hingga lingkungan tempat tinggal.
“Data harus menggambarkan fakta. Jangan hanya datang lalu mengambil foto seadanya. Kondisi masyarakat harus direkam secara utuh agar hasilnya valid,” tegasnya.
Dalam proses pembaruan data, Dinas Sosial juga menemukan masih adanya warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Kondisi tersebut berpotensi menghambat akses terhadap berbagai program bantuan karena identitas kependudukan menjadi syarat utama dalam sistem nasional.
Karena itu, seluruh pendamping sosial dan aparatur desa diminta melakukan pengecekan ulang terhadap kelengkapan administrasi warga agar tidak ada masyarakat yang berhak menerima bantuan justru terlewat akibat persoalan dokumen kependudukan.
Sebagai bentuk transparansi, proses penyaringan data juga akan melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Forum tersebut menjadi ruang evaluasi bersama untuk memastikan daftar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami ingin seluruh proses berjalan transparan. Jika ada keluarga yang sudah tidak layak menerima bantuan, maka harus dikeluarkan dari daftar penerima. Sebaliknya, warga yang layak tetapi belum terdata harus segera dimasukkan,” ujar Imam.
Pembenahan DTSEN menjadi pekerjaan besar sekaligus langkah strategis bagi Lampung Utara dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih adil. Di tengah tuntutan agar bantuan sosial semakin tepat sasaran, akurasi data kini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan jembatan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan uluran tangan negara.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, pendamping sosial, aparatur desa, dan masyarakat, Lampung Utara berupaya memastikan setiap bantuan yang disalurkan benar-benar hadir untuk mereka yang paling membutuhkan, sehingga tidak ada lagi warga yang tertinggal dari akses kesejahteraan dan perlindungan sosial.( Red/JM )
