DEMOKRASINEWS, Jakarta, 19 Juni 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai dinamika, tantangan, dan pembelajaran dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 guna mewujudkan tata kelola pemilu yang lebih responsif, efektif, dan terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Haryadi saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan dan Mitigasi Permasalahan Tahapan Pemilu 2029 di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut Haryadi, forum koordinasi tersebut menjadi wadah strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya sekaligus menyusun langkah-langkah antisipatif yang diperlukan dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029.
“Forum ini menjadi ruang bersama untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya sekaligus merumuskan langkah-langkah antisipatif guna mendukung kelancaran tahapan pemilu mendatang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kesiapan penyelenggara, tetapi juga oleh kuatnya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi. Oleh karena itu, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi fokus utama dalam membangun sistem demokrasi yang semakin matang dan adaptif terhadap berbagai tantangan.
Lebih lanjut, Haryadi menilai rapat koordinasi tersebut merupakan momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat komunikasi, serta merumuskan strategi bersama dalam mengantisipasi potensi kendala yang dapat muncul pada setiap tahapan pemilu.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi, membangun langkah antisipatif sejak dini, serta memastikan setiap tantangan dapat ditangani secara cepat dan terpadu. Dengan sinergi yang semakin solid, kita optimistis Pemilu 2029 dapat terselenggara secara aman, lancar, demokratis, dan berintegritas,” katanya.
Langkah proaktif yang dilakukan Kemenko Polkam ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Evaluasi dan mitigasi yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu menciptakan sistem penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi nasional.( Red/Sumber Hms Polkam )
