DEMOKRASINEWS, Jakarta – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan tahun 2021 yang dilaksanakan pada 21 – 23 Juni 2022 digelar ditengah berbagai persoalan pokok bangsa.
Sejumlah permasalahan yang belum tuntas diantaranya belum pulihnya perekonomian Indonesia, pertarungan geopolitik yang ditandai dengan perang Rusia-Ukraina; ketegangan di Laut Cina Selatan, ancaman resesi dunia serta perubahan iklim global dengan seluruh dampak negatifnya.
Berdasarkan pertimbangan di atas, Rakernas II PDI Perjuangan menyampaikan 7 point rekomendasi berkaitan dengan ideologi Pancasila, sistem politik, dan Pemilu 2024.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan, Jumat (24/06/2022) mengatakan, “Pertama, Rakernas II PDI Perjuangan menegaskan, pentingnya pembumian Pancasila berdasarkan falsafah dan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945. Pancasila sebagai ideologi, falsafah, landasan, dan bintang penuntun seluruh kebijakan strategis pemerintahan, dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berkaitan hal tersebut, kata Ketut, kurikulum pendidikan nasional di seluruh strata pendidikan harus memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib.
Kemudian yang kedua, Rakernas II PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memulihkan dampak pandemi Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi Covid-19, percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, bantuan sosial, peningkatan penyerapan lapangan kerja, investasi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat.
“Ketiga, Rakernas II PDI Perjuangan mendorong Presiden Jokowi untuk meningkatkan sinergi koneksitas dan kerja sama partai politik pengusung pemerintah guna memaksimalkan keberhasilan pemerintah bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” bebernya.
Keempat, imbuh Ketut, Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD / ART partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof. DR. (H.C.) Megawati Soekarnoputri.
“Kelima, Rakernas II PDI Perjuangan menegaskan pentingnya melakukan penataan sistem politik pascapemilu 2024 agar sesuai dengan demokrasi Pancasila dengan melakukan koreksi sistem pemilu dan praktik politik liberal yang bersifat kapitalistik, penuh semangat individual, penguatan peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” ujar anggota DPR RI periode 2014 – 2019 ini.
Selanjutnya yang keenam, Rakernas II PDI Perjuangan menegaskan, pentingnya konsepsi dasar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dengan memprioritaskan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, inovasi, dan peningkatan kualitas pendidikan yang mengedepankan budi pekerti, nation and character building, serta peningkatan seluruh aspek pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan konsepsi dasar pembangunan nasional tersebut, Indonesia harus mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing global, sekaligus memahami persoalan lokal untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, serta terus menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia di dunia Internasional.
“Ketujuh, Rakernas II Partai mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan mengambil inisiatif bagi penyelesaian konflik Rusia – Ukraina melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, dan sekaligus mewujudkan kepentingan nasional Indonesia,” tandasnya.
Kegiatan Rakernas II ini diikuti oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD PDI Perjuangan seluruh Indonesia, Gubernur yang merupakan kader PDI Perjuangan, pimpinan fraksi DPR RI, Ketua Badan dan Sayap Partai. (Rls DPD PDI Perjuangan Jabar)
