DEMOKRASINEWS, Lampung Timur – Menyikapi persoalan penetapan salah satu anggota DPRD Lampung Timur yang juga Wakil Ketua DPRD setempat bernama Akmal Fatoni oleh Kejaksaan Negeri Sukadana terduga Korupsi Dana Hibah Karang Taruna tahun 2018 lalu, anggota DPRD Lampung Timur tidak akan mencampuri proses hukum AF. Pernyataan tersebut disampaikan, Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif.
Ali Johan Arif menjelaskan, permasalahan hukum yang sedang menimpa AF merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sebagai warga negara.Maka DPRD Lampung Timur mempercayakan proses hukum terhadap AF kepada pihak yang berwenang.
Ali Johan Arif mengatakan di mata rekan sesama anggota legislatif, AF dua periode duduk sebagai wakil rakyat merupakan sosok yang baik dan ramah. “ Sebagai rekan sesama anggota legislatif, kami berharap AF dapat menjalani proses hukum dengan sabar,” jelas Ali Johan, Jumat kemarin (24/09/2021).
Ali Johan Arif berharap, permasalahan hukum yang sedang menimpa AF dapat menjadi pelajaran bagi seluruh anggota legislatif lainnya juga bagi jajaran eksekutif pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
” Saya meminta seluruh jajaran legislatif dan eksekutif agar tidak main-main dengan pengelolaan anggaran. Bila pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan transparan serta sesuai peraturan perundangan yang berlaku, kami yakin tidak akan bermasalah dengan hukum,” tegas Ali Johan.
Disingsung persoalan kursi Wakil Ketua DPRD kini tinggal dua setelah AF menjalani proses hukum, Ali Johan Arif menjelaskan, untuk penggantianya masih menunggu permasalahan yang dihadapi AF memiliki kekuatan hukum tetap dahulu.
Kewenangan untuk mengganti AF berada pada Partai Politik yang bersangkutan setelah ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan.
Dalam menyikapi persoalan yang dihadapi AF, kami tetap memegang azaz praduga tak bersalah terhadap AF sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Ali Johan.
Informasi sebelumnya, AF pada hari Kamis kemarin (23/09/2021) ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Timur diduga terlibat tindak pidana korupsi.
Dalam keterangannya kepada media usai AF dilakukan pemeriksaan, Kepala Kejaksaan Negeri Lamtim Ariyana Yuliastuty menjelaskan, AF diduga terlibat korupsi dana hibah untuk Karang Taruna yang dianggarkan melalui APBD 2018.
Pada saat itu, Karang Taruna Lampung Timur dipimpin AF mendapat alokasi dana hibah Rp250 juta. Dana hibah tersebut disalurkan secara dua tahap. Masing-masing pada tahap satu Rp125 juta dan tahap kedua Rp125 juta.
Namun, penggunaan dananya tidak sesuai peruntukan dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Lampung, sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 100.180.000,- ( Seratus Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),”jelas Kajari Sukadana.(*)
Tim DemokrasiNews
