DEMOKRASINEWS, Serang,Banten — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid secara resmi membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Hotel Aston Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).
Konvensi bertema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” ini dihadiri ratusan tokoh pers nasional, pimpinan media, konstituen Dewan Pers, serta praktisi komunikasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pidato kuncinya, Meutya Hafid menekankan pentingnya transformasi digital yang tetap berorientasi pada kepentingan publik, seiring pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Menurut Meutya, AI bukan sekadar alat efisiensi kerja, melainkan juga menghadirkan tantangan serius terhadap etika jurnalistik. Ia menegaskan bahwa teknologi harus menjadi pendukung kerja wartawan, bukan menggantikan peran manusia dalam proses verifikasi informasi maupun fungsi kontrol sosial pers.
“Transformasi digital tidak boleh menggerus pilar demokrasi. Kita harus memastikan pers tetap sehat, kredibel, dan berintegritas,” ujar Meutya.
Ia mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan digital yang lebih komprehensif guna melindungi ekosistem informasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih adil dan transparan antara platform digital global dan media lokal.
Meutya juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pers, khususnya melalui pelatihan kecakapan digital bagi wartawan di daerah. Upaya ini dinilai krusial untuk memperkecil kesenjangan kualitas informasi antara wilayah pusat dan daerah.
Selain itu, Menkomdigi menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan implementasi publisher rights melalui koordinasi intensif dengan Dewan Pers serta organisasi konstituennya. Menurutnya, transparansi kebijakan menjadi kunci keberlanjutan industri media nasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa disrupsi digital merupakan keniscayaan dalam sejarah peradaban manusia. Meski demikian, ia menilai publik akan selalu membutuhkan media arus utama yang mampu menyajikan informasi yang jernih dan tepercaya.
“Di tengah banjir informasi dan konten toksik, masyarakat justru mencari ‘air bersih’. Di situlah peran utama pers sebagai penyaring fakta,” kata Komaruddin.
Ia mengibaratkan disrupsi digital sebagai banjir lumpur yang merusak, tetapi sekaligus dapat menyuburkan apabila dikelola dengan baik melalui inovasi dan adaptasi.
Menurut Komaruddin, media arus utama tetap menjadi rujukan publik karena memiliki tanggung jawab etik, proses verifikasi, serta nilai kemanusiaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin.
Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan revitalisasi pers nasional dalam menghadapi tantangan teknologi, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi nasional serta diskusi panel yang menghadirkan pakar teknologi dan tokoh media untuk membahas regulasi AI, etika jurnalistik, serta perlindungan hak cipta karya pers di ruang digital.( Red/Prie ).
