DEMOKRASINEWS, Labuhan Bajo NTT – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan agar kekerasan di Myanmar segera dihentikan. Menurutnya, situasi di Myanmar saat ini tidak membuat pihak mana pun menang dan hanya membuat rakyat menjadi korban.
Dilansir dari Webesite resmi media SetKab https://setkab.go.id, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI).
“Ke depan, perlindungan WNI akan terus kita tingkatkan dan kita perkuat,” ujar Presiden Jokowi, dalam pernyataan pers, di Hotel Meruorah, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (08/05/2023).
Sebelumnya, pemerintah telah berhasil mengevakuasi sebanyak 969 orang WNI dari Sudan yang tengah dilanda konflik bersenjata.
“Di tengah berbagai kesulitan yang ada di sana, pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Sudan. Per hari ini, jumlah WNI yang telah dievakuasi sebanyak 969 orang, 936 sudah pulang dan 33 sudah berada di lokasi yang aman di luar Sudan,” ujarnya.
“Rakyat yang akan menjadi korban karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga menekankan bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini akan terus mendorong implementasi dari lima poin kesepakatan atau Five-Point Consensus, yang salah satu poinnya adalah mengenai bantuan kemanusiaan.
Presiden menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan dan melalui keketuaan di ASEAN Indonesia mampu memfasilitasi The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). Setelah tertunda cukup lama karena masalah akses, Presiden mengatakan, joint needs assessment mampu diselesaikan.
“Ini masalahnya adalah di masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi tim monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan. Tapi sangat disayangkan, di tengah perjalanan terjadi baku tembak,” ungkapnya.
Sementara Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (05/05/2023) lalu, mengatakan, bahwa evakuasi WNI dari Sudan dirancang dengan sangat matang. Evakuasi tersebut dijalankan melalui sebuah operasi yang senyap tapi cepat.
“Kenapa kita selalu memilih operasi yang senyap, karena semua menyangkut masalah safety and security dari WNI yang akan kita evakuasi karena situasi setempat selalu sangat dinamis, sangat cair, dan dapat mengancam keselamatan para WNI,” kata Retno.
Menlu Retno LP Marsudi juga menjelaskan, bahwa ada dua tahap bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Tahap pertama terkait dengan life saving, telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan Covid-19, dan tahap kedua life sustaining.
“Tahap kedua ini sempat alami hambatan karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang di luar kontrol militer Myanmar,” ujar Retno. (BPMI/FID/UN)
