DEMOKRASINEWS, Bogor – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (15/01/2021) pagi menyaksikan penandatanganan kontrak 982 paket tender/seleksi dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp12,5 triliun dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Sebagai kementerian yang mendapatkan anggaran terbesar pada APBN 2021 senilai Rp149,8 triliun, Presiden Jokowi mengingatkan Kementerian PUPR agar penggunaan anggaran tersebut harus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” ujar Presiden.
Presiden menilai bahwa bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tapi juga akan menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi dan sektor kontraktor.
Juga, memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang luas bagi industri yang terkait dengan konstruksi serta menggerakkan industri baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan-minuman, kos-kosan, dan lain sebagainya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengapresiasi upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober tahun 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini.
Diungkapkannya, dalam laporan yang diterima, tercatat sampai tanggal 15 Januari 2021, ada 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan terkontrak, sementara 982 paket dengan nilai Rp12,5 triliun telah selesai tender dan siap ditandatangani kontraknya hari ini.
“Saya mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak. Untuk itu, saya minta kepada Menteri PUPR agar dilakukan percepatan sehingga di kuartal pertama semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangani kontraknya,” kata Presiden.
Percepatan tender ini, pungkasnya, penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. (DND/UN)
Sumber SetKab RI
Tim Redaksi DemokrasiNews
