DEMOKRASINEWS : Seorang warga dilaporkan meninggal dunia dan sebanyak 7.046 KK atau 22.655 jiwa terdampak banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hal itu sebagaimana menurut data yang diperbarui Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (02/08/2020) pukul 19.00 WIB.
Adapun keseluruhan warga yang terdampak tersebut terbagi di tujuh wilayah kecamatan meliputi Kecamatan Bolaang Uki ada 2.978 KK/9.715 jiwa, Kecamatan Helumo ada 225 KK/861 jiwa, Kecamatan Tomini ada 62 KK/250 jiwa, Kecamatan Posigadan ada 154 KK/636 jiwa.
Kemudian di Kecamatan Pinolosian ada 1749 KK/5980 jiwa, Kecamatan Pinolosian Tengah ada 925 KK/1.729 jiwa dan Kecamatan Pinolosian Timur ada sebanyak 953 KK/3.494 jiwa.
Bencana sejak Jumat (31/07/2020) itu terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan menyebabkan beberapa sungai besar meluap, sehingga air masuk ke permukiman warga.
Berdasarkan kaji cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, beberapa sungai yang meluap tersebut meliputi Sungai Bolangaso, Sungai Toluaya, Sungai Salongo, Sungai Nunuka, Sungai Mongolidia, Sungai Milangodaa dan beberapa sungai lainnya.
Kendati sebagian besar sudah surut, namun air dapat kembali naik apabila hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam periode yang cukup lama.
Terlebih hingga saat ini, hujan masih sering terjadi sebagaimana hal itu juga telah diprakirakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait curah hujan tinggi di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan wilayah lain di bagian utara Indonesia.
Sementara itu, dampak kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut mulai dari 29 unit rumah hanyut, 64 unit rumah rusak berat, 5 unit jembatan rusak berat dan 5 ruas jalan rusak. Hal itu sekaligus menyebabkan tiga kecamatan seperti Kecamatan Helumo, Kecamatan Tomini dan Kecamatan Posigadan terisolir.
Bupati Tetapkan Status Tanggal Darurat Selama Dua Pekan
Menyikapi dampak bencana tersebut, Bupati Bolaang Mongondow Selatan mengambil langkah penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor selama 14 hari terhitung mulai tanggal 24 Juli hingga 6 Agustus 2020.
Selain itu, Bupati Bolaang Mongondow Selatan juga telah menetapkan Surat Keputusan pembentukan posko yang berlokasi di Alun-alun Kabupaten dengan Komandan Dandim 1303.
Hingga saat ini, seluruh komponen pemerintah daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bekerja sama melakukan upaya penanganan darurat bencana.
Dalam hal ini BNPB terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Hal itu dilakukan sekaligus sebagai kesiapan dalam menghadapi ancaman terjadinya banjir di wilayah lain, mengingat curah hujan tinggi diprakirakan terjadi sampai dengan bulan Oktober 2020.
Dalam jangka pendek, BNPB akan melakukan dropping logistik ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggunakan pesawat carter Express Air dan helikopter jenis MI 8 – MTV yang diterbangkan dari Palangka Raya di Kalimantan Tengah menuju Bandara Sam Ratulangi di Manado, Sulawesi Utara pada Senin dan Selasa (03-04/08/2020).
Adapun rincian logistik dan peralatan yang akan dikirim meliputi tenda keluarga 25 unit, tenda pengungsi 5 set, kasur lipat atau velbed 125 unit, matras 1.000 lembar, selimut 5.000 lembar, perlengkapan bayi dan balita atau kidsware 200 paket dan sandang sebanyak 375 paket.
Menurut hasil koordinasi sementara, logistik dan peralatan akan disimpan dan didistribusikan dari Bandara Sam Ratulangi untuk memudahkan proses pengiriman logistik menggunakan helikopter, dengan prioritas utama tiga kecamatan yang terisolir.
Raditya Jati
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Editor : Priyono DemokrasiNews
